Konflik Dualisme Ditubuh Partai Golkar, Dalam Pilkada Ponorogo Terancam Jadi Penonton

Ist,Net
PONOROGO (kotareyognews.net) Konflik dualisme kepemimpinan pada tubuh Golkar berdampak sampai ke daerah terlebih menjelang pilkada serentak tahun 2015. Konflik memanas setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pekan lalu mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono. Tak terima, kubu Aburizal Bakrie melaporkan Agung Laksono dan kawan-kawan ke Bareskrim atas sangkaan pemalsuan surat mandat yang dibawa dari daerah ke Musyawarah Nasional Ancol.

DPD Partai Golkar yang mempunyai peluang besar dalam pilkada Ponorogo, harus menanggung dampak dari konflik di pusat, padahal partai berlambang pohon beringin ini dengan jumlah kursi 10 dapat mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Ikwanudin Ketua KPU Kabupaten Ponorogo tidak berbicara banyak karena masih juga menunggu hasil putusan dari PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) sembari menunggu dimulainya tahapan pemilu.

“Kita masih menunggu karena PKPU pencalonan juga belum keluar, jadi belum bisa menentukan apakah golkar akan bisa ikut pilkada atau tidak,”ujarnya.

Lebih lanjut mantan aktivis LSM ini menambahkan, masih ada waktu sebelum masa tahapan pendaftaran, jadi perubahan bisa saja terjadi ditengah dinamika politik saat ini. “Tidak akan lama, mungkin seminggu atau dua minggu lagi, keputusan bakal keluar terkait partai yang saat ini berkonflik,”terangnya.

Sementara itu Ari Bilowo salah satu pengamat politik Ponorogo berpendapat, partai Golkar diprediksi tidak akan mendapat banyak suara saat pilkada serentak tahun ini. Sebab, kedua partai itu terpecah dan belum menemukan kata sepakat.

Kemudian hal ini (Konflik Golkar) menguntungkan partai lain. Kisruh itu akan dimanfaatkan parpol lain untuk mendulang suara.

"Kalau dibiarkan akan memengaruhi Pilkada. Partai yang tidak berkonflik akan menuai keuntungan," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, parpol lain akan memanfaatkan kehacuran Golkar dengan penggalangan konstituen. Sebab, Golkar akan lemah dan tidak efektif dalam pilkada mendatang. Itu pun jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) merestui keikutsertaan kedua partai tersebut.

Parpol lain akan menerapkan strategi tidak menambah musuh. Mereka akan mencuri hati pemilih, terutama derah pemilihan yang selama ini menjadi kantung suara Golkar. Partai penguasa dituding membiarkan konflik itu berkepanjangan.

“Konflik partai otomatis mengurangi kontestan pilkada. Ada asumsi partai penguasa membiarkan pembelahan ini terjadi. Saya sulit melihat adanya agenda setting seperti itu,"terangnya. (warok)