Apa Tujuan Didirikan BUM Des, Simak Penjelasanya Disini

PONOROGO (kotareyognews.net) - Dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) tentunya mempunyai tujuan untuk membantu kesejahteraan dan perekonomian bagi Desa. Berikut empat tujuan didirikanya BUMDes, diantaranya adalah :

   -Meningkatkan Perekonomian Desa.
    -Meningkatkan Pendapatan asli Desa.
    -Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    -Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produksif desa yang dilakukan secara Koorperatif, Partisifatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional.

Guna mencapai tujuan BUMDes tersebut di atas, harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikela oleh masyarakat dan pemerintah desa. 

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan yang disebabkan oleh usaha BUMDes.

 Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” ialah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar, Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Sedangkan BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: 

   -Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
   -Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
   -Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
   -Industri dan kerajinan rakyat.

      Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). 

      Demikian pula, pemerintah desa harus ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. (warok/fb)