Cabup Ponorogo Sugiri Sancoko - Sukirno di MK Akan Melalui Tahapan Ini

NASIONAL(kotareyognews.net)  - Permohonan gugatan perkara Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah langkah yang sesuai dengan jalur hukum dan perundang-undang, hal itu lebih baik daripada demo apalagi disertai tindakan anarkis.

Satu contoh Paslon Bupati Ponorogo nomor urut 1, pasangan Sugiri Sancoko - Sukirno. Yang mana pasangan ini juga telah melakukan gugatan ke MK dengan No. urut 34, Nomor perkara APPP 34/PAN.MK/2015 pada hari Sabtu, 19 Desember 2015

Dan berikut tahapan yang akan dijalani bagi para Calon Bupati yang mengajukan gugatan ke MK.  Pendaftaran gugatan, mulai tanggal 21-31 Desember, MK akan memverifikasi berkas-berkas permohonan pemohon tersebut.

Apabila dalam verifikasi berkas itu ada yang kurang lengkap, maka MK akan minta pemohon untuk melengkapi berkas tersebut dalam 3 x 24 jam sejak tanggal 31 Desember.

Setelah berkas-berkas dilengkapi dalam waktu tiga hari, maka pada tanggal 4 Januari 2016, MK akan menerima berkas lengkap permohonan pemohon dan semuanya di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Masing-masing pemohon akan mendapatkan nomor perkara di MK.

Setelah memiliki nomor perkara tersebut, pada tanggal 4 Januari inilah dihitung 45 hari kerja hakim MK memproses berkas-berkas dan keterangan saksi sampai pembacaan putusan.


Sidang Pendahuluan

Untuk sidang pendahuluan MK telah menetapkan akan terjadwal pada tanggal 7 Januari 2016. Untuk persidangan ini MK membentuk panel, yang akan dibagi menjadi tiga panel. Setiap panel terdiri dari tiga hakim MK. Proses sidang ini akan berlangsung sampai pada tanggal 17 Januari.

Pada tanggal 18 Januari 2016 akan ada putusan sela atau dismissal. Putusan sela ini nantinya akan memutuskan mana permohonan yang memenuhi syarat formal dan mana yang tidak.

Permohonan yang tidak memenuhi syarat formal akan dieliminasi dan sidang tidak dilanjutkan ke pokok permohonan atau pokok perkara.

Permohonan yang memenuhi syarat formal, akan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir diperkirakan pada tanggal 7 Maret 2016.

Hingga sabtu malam (26/12) terdapat 147 pasangan calon yang mengajukan sengketa hasil Pilkada 2015 atau Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK. Pasangan itu berasal dari enam provinsi dan 141 kabupaten/kota.(waroxs/berbagaisumber)