Inilah 9 Landasan Strategis Desa dalam Membangun Indonesia

JAKARTA (kotareyognews.net) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjabarkan konsep Tri Sakti (Berdaulat secara polituk, bermartabat secara berbudaya dan mandiri secara ekoni) dengan berbagai program nyata.

Hal tersebut karena desa akan mengambil peran sentral dalam mewujudkan cita-cita Tri Sakti tersebut.

“Desa Membangun Indonesia adalah gerakan nasional untuk menjadikan desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi," ujar Menteri Marwan, Selasa (22/12/2015).

Dia menjelaskan, gerakan nasional Desa Membangun Indonesia merupakan ikhtiar bersama para elemen bangsa untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa. Konsensus Desa Membangun Indonesia merupakan hasil dari rembug nasional yang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beberapa pekan lalu.

"Kegiatan tersebut berhasil merumuskan sembilan agenda dasar. Di antaranya, pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," ungkapnya.

Kedua kata Marwan, bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan.

Ketiga, bahwa transformasi perekonomian Desa harus diwujudkan melalui lumbung ekonomi desa. Yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi desa.

"Yang keempat, bahwa partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga guna melahirkan kepemimpinan muda desa; Kelima, bahwa dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas dan kelompok marginal," bebernya.

Sedangkan yang keenam, kata dia, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus melaksanakan secara konsisten UU Desa melalui pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, untuk ditingkatkan menjadi desa adat; Ketujuh, bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya.

"Kedelapan, bahwa pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa, dan kesembilan, bahwa untuk memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi secara merata dan berkeadilan," tutupnya.(waroxs/okezon)