Ditolak Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada Ponorogo Menangkan Ipong Muchlissoni

PONOROGO (kotareyognews.net)  - Gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilkada Ponorogo oleh Pasangan Sugiri-Sukirno terdaftar Nomor Perkara : 12/PHP.BUP-XIV/2016.

Gugatan perselisihan hasil pemilihan Bupati PONOROGO, Pemohon, Sugiri Sancoko dan Sukirno, dan Kuasa Pemohon, Muhammad Sholeh,SH., Imam Syafii,SH. Abd.Kholiq,SH.,M.Hum tersebut dinyatakan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/01/2016).

Kuasa hukum KPU Ponorogo, Wiwid Tuhu mengungkapkan kegembiraannya karena telah memenangkan gugatan di MK atas perkara yang diajukan oleh pasangan Sugiri-Sukirno dinilai tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, pemohon atas nama Sugiri-Sukirno mempunyai selisih suara yang jauh dari ketetapan pasal 158 UU No 8 Tahun 2015.
Dalam ketentuan, pasangan calon yang merasa dirugikan di Kabupaten Ponorogo hanya jika selisih suaranya sebanyak satu persen dari jumlah penduduk.

"Iya memang sudah seharusnya pakai pasal 158. Jadi semua gugatan tentang adanya mobilisasi ASN dan politik uang, tidak perlu dipertimbangkan. Lagian, mereka juga tidak punya bukti itu," ujar Wiwid di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/1/2016)

Dirinya juga menjelaskan bahwa seluruh alat bukti yang diberikan oleh pemohon tidak mempunyai dasar dan tidak perlu untuk dianjutkan untuk memeriksa saksi-saksi. Mengingat adanya selisih suara yang mencapai 14.362 suara antara pemohon dan pasangan bupati Ponorogo terpilih Ipong-Soedjarno.

Legal standing, lanjut Wiwid dapat diberikan jika selisih suara dari pemohon dan pihak terkait hanya 2.199 suara sesuai dengan pasal 158 UU No 8 dan PMK No 7 berdasar pada penghitungan suara versi KPU dengan perolehan suara untuk pemenang yaitu 219.949 suara dan suara pasangan Sugiri-Sukirno 205.587 sehingga terdapat selisih 6,53 persen.

Hal senada juga disampaikan oleh Hakim konstitusi, Manahan Sitompul seperti dilasir di situs tribunnewa, saat memberikan pertimbangan dalam sidang, karena MK sepenuhnya tunduk pada peraturan dan undang-undang yang sudah tertera.

"Mahkamah menilai bahwa pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sehingga permohonan pemohon yang lain, tidak akan dipertimbangkan," jelasnya.(waroxs/tribun)