Menangkan Tander Kepada PT. Dwi Ponggo Seto (DPS) asal Ponorogo, UPT Bandara Naha Langgar Perintah Presiden

Foto manadopostonline
MANADO (kotareyognews.net)  - Perintah Presiden Joko Widodo tentang pekerjaan-pekerjaan di tingkat daerah diberikan ke kontraktor daerah ternyata tak diindahkan.

Contohnya di UPT Bandara Naha. Proyek pembangunan Bandara tahun 2016, ditangani kontraktor luar daerah. Padahal instruksi Jokowi ini dimaksudkan agar uang bisa berputar di daerah dan otomatis bakal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab jika diberikan kepada kontraktor luar, maka alokasi dana untuk daerah disedot ke pusat lagi.

Dilasir dari situs manadopost, Informasi yang diperolehnya menyatakan bahwa, UPT Bandara Naha memenangkan PT Dwi Ponggo Seto (DPS) asal Ponorogo untuk mengerjakan proyek. Isu yang berhembus proyek ini digarap Kepala UPT Bandara Naha tapi meminjam nama perusahaan.

Sekadar perbandingan, instruksi Presiden Jokowi soal pekerjaan di daerah dikerjakan kontraktor daerah sudah berjalan baik di Kementerian Pekerjaan Umum. Bahkan BUMN sekalipun, jika mengerjakan proyek di daerah disyaratkan wajib bekerjasama dengan kontraktor lokal. Ironisnya kebijakan Jokowi untuk mensejahterakan orang-orang daerah tidak berlaku di Kementerian Perhubungan. Mereka berani 'melawan'.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo menuturkan, ia belum bisa berkomentar banyak. Karena yang tahu persis proses lelang dan sampai ditentukan pemenangnya adalah pihak Bandara Naha sendiri.

Namun, kita tetap ikut aturan yang berlaku. Kebijakan dari Pak Presiden Joko Widodo tetap dipedomani. Tapi, tetap saja mengikuti proses pelelangan atau sesuai dengan Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Siapa pun pemenangnya, itu sudah sesuai dengan proses lelang yang semestinya. Selebihnya, saya tidak tahu persis masalahnya seperti apa,” tutur Sugihardjo.

Terkait hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandara Naha Ronny Biki menjelaskan, pengadaan proyek harus dilelang lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan di seluruh Indonesia berlaku.

“Jadi, perusahaan dari mana saja boleh ikut. Di seluruh Indonesia bisa. Terlepas dari fokus utama pengadaan proyek adalah kontraktor lokal,” katanya.

Lanjutnya, untuk menentukan siapa pemenangnya, itu ada prosesnya dan mereka bersaing secara elektronik. “Jadi, semua perusahaan yang menawarkan proyek mereka saling bersaing. Kalau kontraktor lokal mau menang, harus bagus bersaingnya. Karena, proses lelang itu sesuai dengan Perpres 54/2015, dan melalui peraturan tersebut proses lelang ada syarat-syarat dan kriterianya,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo itu untuk mendorong kontraktor lokal agar ikut proyek. “Namun, tetap ada syaratnya. Kalau mau menerapkan langsung utamakan kontraktor lokal, berarti tidak perlu ada aturan tentang syarat lelang,” tukasnya.

S aat ditanyakan, soal proyek ini digarap sendiri tapi meminjam nama perusahaan. Ia menampik. Menurutnya, tidak seperti itu. “Tidak ada yang seperti itu, karena proses lelang itu langsung dikonfirmasi kepada pelaksana. Jika hanya meminjam nama perusahaan, pasti itu tidak akan memenuhi syarat lelang,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan kontraktor luar wajib bekerjasama dengan pengusaha daerah, Biki menuturkan, itu tergantung jika ada kesepakatan dengan kontraktor yang menang. “Kalaupun dari awal mereka sudah bekerja sama, atau ada Kerja Sama Operasi (KSO) itu tidak apa-apa. Namun, jika perusahaan yang menang adalah perusahaan mandiri, bekerja sama dengan kontraktor atau pengusaha lokal yah tergantung mereka. Kita tidak boleh memaksakan harus kerja sama dengan lokal,” bebernya.

Senada, menurut Kuasa Pengguna Anggaran Amran Hamid, untuk menentukan siapa pemenang lelang itu ada prosesnya, dan sesuai dengan Keppres yang berlaku. “Selebihnya, saya tidak tahu pasti. Namun, apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan aturan dan proses yang berlaku,” tandasnya.(***)

sumber: www.manadopostonline.com