Komisi A dan Pimpinan DPRD Ponorogo Temui BKN Terkait Pengangkatan Pejabat Eselon 2, BKN Tegaskan Menyalahi Aturan

PONOROGO (kotareyognews.net) – Polemik pengangkatan pejabat eselon 2 plt Kepala Diknas Pendidikan dan Plt Dinkes Kabupaten Ponorogo masih terus berlanjut.

Untuk mengurai benang kusut dari pro kontra kebijakan bupati tersebut, Pimpinan DPRD bersama Komisi A DPRD yang membidangi pemerintahan dan hukum, Senin (28/3) berangkat ke Jakarta guna menghadap pejabat BKN. Salah satu tujuanya yakni minta klarifikasi surat dari BKN No. K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001.

Klarifikasi itu berkaitan erat dengan penunjukan sejumlah  pejebat plt. eselon 2 yang diduga menyalahi aturan. Informasi rombongan wakil rakyat yang dipimpin Ketua DPRD Ali Mufthi diterima tiga pejabat BKN. Wakil Ketua DPRD Ponorogo Meseri Efendi mengakui kalau pihaknya dan pimpinan DPRD  menghadap pejabat BKN di Jakarta, bersama Komisi A DPRD Ponorogo.

“Penunjukan plt. Kepala Dinkes dan plt. Kepala Dinas Pendidikan oleh Bupati Ipong Muchlisoni diduga telah menyalahi aturan dari surat Kepala BKN,” kata Miseri.

Ia juga menjelaskan, polemik terkait dugaan pelanggaran itu membuat pimpinan DPRD dan Komisi A mendatangi BKN di Jakarta, guna untuk memastikan apakah surat dari BKN itu masih berlaku atau tidak. Politisi asal Partai Demokrat ini juga menambahkan, klarifikasi itu juga untuk menghindari multi tafsir Pemkab dengan DPRD Ponorogo.

“Saya memastikan apakah surat yang diterbitkan oleh Kepala BKN itu sampai detik ini masih mengikat kepada pejabat-pejabat itu. Terus bagaimana yang dipakai dasar teman-teman Komisi A DPRD dikala dengar pendapat dengan Pemkab. Dan hasilnya ternyata dari BKN mempertegas dengan surat yang diterbitkan oleh pihak BKN,  sampai detik ini masih mengikat kepada pejabat-pejabat itu,” tandasnya.

Meseri berjanji, tidak  lama lagi biar nanti ada kesamaan pemahaman terkait dengan aturan itu, kami berencana bersama dengan inspektorat untuk datang ke BKN di Jakarta.  Biar nanti tidak ada lagi kesalah pahaman, multi tafsir, terkait dengan aturan itu.

“Itu yang menjadi pokok mengapa Pimpinan DPRD itu sampai mendatangi pejabat BKN di Jakarta. Ingin ada kesamaan pandangan antara Komisi A DPRD dengan Inspektorat dan nantinya biar disampaikan secara langsung oleh BKN,” tegasnya.

Miseri juga menyatakan perlunya mendapatkan keterangan BKN ini secara terlutis. Untuk itu pihaknya tengah menyiapkan surat ke Kepala BKN di Jakarta secara tertulis. Sehingga nanti diharapkan dari BKN juga dijawab secara tertulis.

“Secara lisan, BKN menyatakan, kalau itu setingkat SKPD kepala Dinas, maka yang harus mengisi adalah setingkat kepala Dinas. Atau minimal satu tingkat dibawahnya. Ini sudah sangat tegas, tapi ini, jawaban ini masih secara lisan, bukan secara tertulis,” lanjutnya menirukan petunjuk dari KBN.

Apabila soal penunjukan Plt, BKN menegaskan, plt kepala dinas maka yang ditunjuk adalah selevel atau sejajar dengan kepala dinas tersebut. Sementara kalau terkait dengan guru, bahwa guru itu melekat sebagai Kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu mandat, jabatan untuk seorang guru.

“Kepala sekolah itu sesuai dengan aturan Undang-undang atau peraturan daerah yang sudah kita tertibkan kemarin,  jangka waktu masa kerja kepala sekolah dibatasi. Inilah yang kemarin dikatakan oleh Pejabat BKN, bahwa kalau itu memang menempatkan pejabat ditingkat kepala SKPD, maka harus selevel atau sejajar dengan yang duduk disitu,” tukasnya. (warok)