Paripurna DPRD Ponorogo Bahas LKPJ Bupati Tahun 2015

PONOROGO (kotareyognews.net), - DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan acara membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo tahun anggaran  2015, Selasa (12/04) di Gedung paripurna lantai 3 DPRD Ponorogo.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo  Ali Mufthi, wakil ketua Slamet Hariyanto, Anik Suharyanto dan Meseri Efendi yang secara resmi membuka acara rapat paripuna. Hadir dalam rapat paripurna, Bupati Ipong Muchlisoni, anggota DPRD, Sekda Agus Pramono, Forpimda dan Camat.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufthi mengungkapkan,  rapat paripurna digelar untuk membahas penyampaian laporan keterangan  pertanggung jawaban Bupati tahun anggaran 2015 dan pembentukan pansus DPRD dalam rangka menuntaskan pembahasan LKPJ Bupati TA. 2015.

“Sesuai daftar hadir anggota DPRD dan peraturan DPRD Ponorogo no 1 tahun 2015 tentang perubahan peraturan DPRD Ponorogo  no 1 tahun   2014  tentang tata tertib DPRD Ponorogo pasal 97 ayat 1 huruf c, rapat telah memenuhi qorum,” ujarnya.

Rapat paripurna yang dibuka untuk umum ini diawali dengan pembacaan LKPJ TA. 2015 oleh Bupati Ponorogo   Ipong Muchlisoni. Sebelum dilakukan pembacaan laporan, dimintakan persetujuan kepada rapat paripurna terkait tehnik pembacaan laporan.

“Sesuai dengan kesepakan akhirnya Bupati hanya membacakan lampirannya saja, sedang dokumen lampiran setelah 38 halaman akan digandakan. Jadi ya cepat, singkat dan padat,” jelasnya.

Sementara  Bupati Ponorogo  H. Ipong Muchlisoni membacakan LKPJ TA. 2015 didepan forum paripurna. Dalam  laporan keterangan pertanggung jawapan akhir tahun 2015 setebal 38 halaman menjabarkan kegiatan selama satu tahun.

“Laporan pertanggung jawapan akhir tahun anggaran 2015 Bupati ini diharapkan bisa dibahas dipansus DPRD,” katanya.

Ia juga menjelaskan, sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan disetiap akhir tahun anggaran, Bupati sebagai kepala Daerah harus memberikan laporan keterangan  pertanggungan jawaban dalam satu tahun anggaran. Itu merupakan sebagain dan bentuk pertanggung jawapan Bupati kepada rakyat.
Ditambahkan, sebagai bagain bentuk pertanggung jawaban apa yang sudah dilakukan selama satu tahun.

“Pihaknya untuk pemeriksaan laporan dan keuangan secara khusus akan  dilakukan oleh BPK. Dan itu sudah dimulai 3 april dan berakhir 5 Mei 2016. Dari sisi  pemeriksaan keuangan, BPK memiliki standar  ukuran masing-masing,” lanjutnya.

Walaupun untuk pemeriksaan kali ini ada perubahan system dan mekanisme didalam proses pemeriksaan  keuangan. Jika pada tahun sebelumnya, dasar pemeriksaan akutansi keuangan daerah menggunakan draf tesis, dan sekarang menggunakan akredis primer.

 “Artinya  ada perpedaan yang cukup mendasar dalam rangka  membuat aturan dan system mekanisme keuangan. Saya berharap laporan keterangan pertanggung jawaban yang kita buat ini bisa menjadi bahan bagi para anggota DPRD sebagai mana fungsinya memberikan pengawasan evaluasi terhadap pemerintah, khususnya pada tahun anggaran 2015,” pungkasnya. (warok)