Aktivis KPPH Ponorogo Layangkan Surat ke Presiden RI

PONOROGO (kotareyognews.net) - Mandeknya proses hukum beberapa kasus korupsi di Kabupaten Ponorogo, membuat sejumlah aktivis mengadakan berbagai aksi guna menekan para penegak hukum agar terus menjalankan proses hukum yang diduka mandek. Salah satunya yang dilakukan aktivis Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KPPHP).

Merasa aksinya beberapa hari yang lalu tak digubris, puluhan aktivis ini menggelar lagi aksi damai menuntut pengusutan berbagai kasus korupsi di Ponorogo. Tak tanggung - tanggung, mereka melayangkan surat kepada Presiden, dan pemangku hukum di Jakarta.

Yang lebih menarik dari aksi ini, para demonstran sebelum menuju ke Kantor Pos untuk mengirimkan sejumlah surat, mereka megadakan ziarah ke makam tokoh sesepuh Ponorogo yaitu Eyang Bathara Katong, Selasa (17/5).

"Kami mengadakan doa bersama dulu di makam Eyang Bathara Katong agar niat baik kami dalam memerangi korupsi di Ponorogo ini bisa dikabulkan. Kami yakin, Eyang Bathara Katong, rohnya bakal menyertai kami dan kami yakin beliau tidak rela Kabupaten Ponorogo menjadi sarang Korupsi," terang ketua aksi M Yani.

Usai menggelar ritual di makam Bathara Katong, rombongan dari KPPHP yang mengenakan kostum warok Ponorogo ini bergerak menuju kantor pos guna mengirimkan surat pengaduan ke presiden serta beberapa lembaga tinggi negara.

"Kami menuntut penegakan hukum beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas penanganannya," kata M Yani.

Menurut Yani, ada empat kasus menonjol yang menjadi perhatian publik Ponorogo saat ini, yakni kasus dana alokasi khusus (DAK), dinas pendidikan, dinas pertanian, RSUD Harjono Ponorogo dan dugaan kasus korupsi Humas Pemkab Ponorogo.

"Beberapa kasus memang sudah ditangani, namun semua tidak benar-benar tuntas," ujarnya.

Terkait dengan pengiriman surat yang di antaranya ditujukan kepada Pesiden Jokowi, Kejaksaan Agung dan KPK, Muhammad Yani mengatakan KPPHP berharap agar bisa segera dilakukan audit terhadap kasus-kasus yang belum terselesaikan di Ponorogo.

"Intinya supaya ada audit terhadap lembaga penegakan hukum di Ponorogo dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Ponorogoi.

Usai menyerahkan surat pengaduan di kantor pos yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta Kota Ponorogo, massa kemudian bergerak menuju kantor kejaksaan negeri, polres, kantor Pemkab Ponorogo dan terakhir di ke kantor DPRD Ponorogo. (warok)