Bupati Ponorogo Tunjuk Kuasa Hukum dari Kejaksaan, Penggugat Optimis Lanjutkan Tuntutan di PTUN

Irawan Jati SH (kiri) Hartono SH (kanan)
PONOROGO (kotareyognews.net) - Sidang gugatan PTUN Kepala Desa Sawoo Eko Hery Santoso  kepada bupati Ipong terus berlanjut. Sidang PTUN ini terkait dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati No. 188.45/1940/405.20/2016 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat Kepala Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo  digelar, Selasa (16/08) di Surabaya.

Sidang  kedua  menghadirkan penggugat yang dikuasakan kepada Hartono dan tergugat dihadiri dari Kejaksaan Negeri Ponorogo Irawan  Jati  Mustiko dan Handadi, dari Pemdes Etiek dan dari  Bagian  Hukum Pemkab Hananto.

Hartono selaku kuasa hukum Eko Hery Santoso, saat dikonfirmasi Hartono mengatakan, berkas gugatan yang diajukan dinyatakan sempurna oleh majelis hakim.  “Kalau yang lain biasanya sampai enam kali untuk melengkapi berkas gugatan, tapi Saya cukup satu kali. Hakim sudah tahu karena gugatannya produk hukum,” kata Hartono, Kamis (18/08).

Lanjut Hartono, Bupati Ipong Muchlisoni menunjuk Kajari dan Kajari mendelegasikan kepada jaksa. “Saya bersyukur dengan penunjukan ini. Karena produk yang kita gugat ini hasil dari kejaksaan juga. Keputusan judi itu dari kejaksaan, walaupun antara tun dan pidana itu lain namun masih satu atap, jadi dia akan tahu,” kata Hartono
.
Hartono yakin dengan tuntutan kliennya yang sudah memenuhi unsure pelanggaran undang- undang. “Seandainya ini nanti ada apa-apa, berarti ada apa-apa, karena jelas melanggar Undang-undang SK nya Bupati itu,” ujarnya.

Dipilihnya kuasa hukum bupati dari pihak kejaksaan, pihaknya menyambut baik. “Jadi Saya bersyukur dan alhamdulillah kalau Bupati menunjuk kejaksaan. Akhirnya kejaksaan biar tahu, kalau menerapkan pasal 303 bis itu ancamannya berapa tahun. Seandainya nanti dia membela mati-matian Bupati, hati nuraninya yang akan kena,” aku Hartono.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajari Ponorogo Irawan Jati Mustiko saat  dihubungi mengungkapkan, pihaknya siap menjalani persidangan yang kedua dengan acara persiapan (dismissal prosedur). Sejauh ini persiapan pemeriksaan dari kedua belah fihak dikumpulkan oleh hakim. Pihaknya juga berusaha kalau ada kekurangan gugatan akan ditambahi. Termasuk kalau kemudian hari dari terguat misalnya ada yang mau dirubah sehubungan dengan gugatan apabila dimungkinkan juga akan dirubah.

“Mungkin gugatannya dicabut, pokoknya semacam  perdamaian kalau di perdata. Cuma kalau di tata Negara itu kita sebut dengan sidang persiapan,” kata Irawan.

“Ternyata fihak penggugat tetap ingin meneruskan gugatannya dengan beberapa perubahan yang disarankan oleh majelis hakim yang menyangkut masalah tuntutannya, agar jangan masuk kedalam karena hakim tidak boleh mencampuri urusan eksekutif  terlalu  kedalam,” lanjut Irawan.

Dalam sidang kedua itu, pihaknya diberi waktu satu minggu untuk menyusun jawaban. “Karena pada saat pemeriksaan pertama persiapan kemarin, seperti tidak ada tanda-tanda dari penggugat untuk mencabut gugatannya,” tambahnya.

Dengan demikian sidang harus diteruskan dan gugatannya sudah diberikan kepada pihak tergugat. “Dan kami harus mempersiapkan jawaban atas gugatan tersebut. Karena perkara itu menyangkut banyak aturan seperti ada Undang-undang Desa, ada peraturan permendagri dan beberapa yang lain yang Saya belum buka semua.  Jadi Saya masih mengkonstantir, mengkualisir antara yang digugat dengan peraturan yang ada. Kita diberi waktu satu minggu untuk menyusun jawabannya,” pungkasnya. (warok)