Sidang Pertama PTUN, Pemkab Ponorogo Dituding Intimidasi

Kuasa Hukum Kades Sawo, Hartono, SH
PONOROGO (kotareyognews.net) - Gugatan PTUN Kepala Desa Sawoo Eko Hery Santoso terkait Surat Keputusan (SK) Bupati No. 188.45/1940/405.20/2016 tentang pemberhentian dia sebagai kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala Desa Sawoo Ponorogo, akhirnya digelar pada Selasa (10/08/2016) silam, di Surabaya.

Pada sidang perdana dengan materi kelengkapan berkas dari pihak penggugat dan tergugat ini, kabarnya sudah diwarnai aroma intimidasi dan provokasi.

Kuasa hukum Eko, Hartono, SH saat dimintai keterangan terkait Sidang Persiapan PTUN mengatakan bahwa sidang persiapan sudah sesuai dengan pasal 56. “Jadi sidang pertama kemarin masih melengkapi dari kekurangan-kekurangan. Dari masing-masing penggugat dan tergugat diberikan petunjuk untuk melengkapi,” kata Hartono, Rabu (10/8).

Dari sidang persiapan, pihak penggugat dikasih petunjuk untuk merevisi gugatannya yang pas. Kemudian dari tergugat juga diminta untuk melengkapi kronologi terbitnya SK Pemberhentian kepada kepala Desa Sawoo.

Dalam sidang persiapan ini menghadirkan pihak penggugat yang dikuasakan kepada Hartono, Eko Hery Santoso Kades Sawoo yang diberhentikan. Sedangkan tergugat dihadiri  Hananto dari Kabag hukum, Etiek dan Panut dari Bagian Pemdes Pemkab Ponorogo.

Sementara itu, pada saat kedatangan tergugat yang diwakili pihak Pemdes pemkab Ponorogo sempat disayangkan oleh majelis hakim. Pasalnya, selain datangnya terlambat, juga tidak dilengkapi dengan surat tugas dan tidak membawa surat kuasa.

“Secara filosofi, kemarin juga diingatkan oleh majelis hakim, Pak Hartono saja menerima keterlambatan anda. Dan dianggap hadir walaupun datangnya terlambat. Jangan malah komplin kepada kepada Pak Hartono,” jelas Hartono, menirukan majelis hakim.

Hartono juga menyayangkan sikap tergugat yang diklaim menggunakan cara-cara provokatif dan menakut-nakuti (intimidasi) kepada klainnya, agar mau mencabut gugatannya. “Ada upaya provokasi kepada klain saya, agar dicabut gugatannya. Ini dilakukan oleh pihak tergugat kepada Saudara Eko. Dicabut saja gugatannya, nanti sampean akan kobol-kobol,” tambah Hartono menirukan ucapan klainnya.

Menurutnya, pihak penggugat juga mengungkapkan rasa tidak simpati yang ditunjukkan pihak tergugat. “Sepertinya terlihat tidak bersahabat, malah membuang muka. Inilah salah satu potret pejabat pemkab. Ini fakta dan bukan fitnah, karena Saya mengalami, tidak santun, arogan, perintah-perintah saya agar absen,” paparnya.

“Jadi yang benar dipersidangan itu lapor bukan absen. Itu tidak perlu. Saya kan sudah lapor ke panitera. Datang sudah terlambat, malah complain. Ada suasana yang kurang bersahabat yang ditunjukkan dari wakil tergugat dimana waktu itu diwakilkan dari pihak pemdes dan hokum. Mereka kelihatan kurang bersahabat dengan kita,” sesalnya.

Pihakya juga megakui upaya majelis hakim yang menyarankan mengunakan upaya penyelesaikan diluar sidang. “Jadi bukan damai, tapi diselesaikan diluar sidang gugatannya. Terus terang saya tidak ada niatan untuk mencabut gugatan,” tukas Hartono.

Diketahui, sidang persiapan yang berlangsung selama satu jam itu, akan kembali dilanjutkan majelis hakim pekan depan. Bupati Ipong Muchlisoni digugat mantan Kades Sawoo lewat PTUN karena SK pemberhentian Kades Sawo dianggap telah melanggar Undang-undang N0 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No 43 tahun 2015 dan Perda Desa. Gugatan ke PTUN secara resmi didaftarkan ke panitera PTUN Propinsi Jawa Timur di Surabaya,  Jum’at (23/07)  tercatat dengan perkara No 119/G/PTUN/SBY. (warok)