23 Desa di Ponorogo Akhir tahun Ini Siap Gelar Pilkades Serentak

PONOROGO (kotareyognews.net) - Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Ponorogo siap digelar pada tanggal 29 Nopember 2016 mendaatang. Tercatat sebaanyak 23 desa dari berbagai kecamatan dijadwalkan siap menggelar pilkades serentak tersebut. Dalam ajang pesta demokrasi di tingkat pemerintah desa ini Pemkab Ponorogo dikabarkan mengeluarkan anggaran sebanyak Rp. 1,5 milyar lebih.

Anggaran pilkades serentak tersebut akan diterima oleh panitia pilkades di masing- masing desa dengan jumlah dana terkucur Rp. 45 juta hingga Rp 100 juta rupiah. Besarnya bantuan disesuaikan dengan jumlah pemilih di masing- masing desa.

Plt Kepala Pemdes Ponorogo kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini baru 16 desa yang sudah mengajukan anggaran pilkades. Sesuai dengan aturan, calon kepala desa yang akan maju dalam pilkades tidak boleh dibebani biaya sepeserpun alias gratis. Dana pilkades diambilkan melalui APBDes dan APBD.

“Dari 23 Desa yang akan mengikuti Pilkades, semua sudah siap. Walaupun ada satu desa yakni Desa Bungkal yang menuai protes, namun sudah bisa teratasi. Sehingga dipastikan 23 Desa semua bisa melaksanakan pilkades serentak,” kata Wondo.

Dari 23 desa yang akan mengikuti pilkades serentak, menghabiskan dana sekitar 1 milyar lebih 565 juta rupiah. “Dari jumlah itu, paling besar per desa mendapatkan Rp. 100 juta, dan paling sedikit Rp. 45 juta,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, kalau pilkades Pemilihan Antar Waktu (PAW) biaya diserahkan di desanya masing-masing melalui APBDes. Melalui panitia pilkades, desa mengajukan dana kepada pemerintah Kabupaten dengan perincian penggunaanya. Dan itu nanti akan dilakukan koreksi oleh pemkab. “Dari 23 Desa kemarin sudah dilakukan proses pencairan sebanyak 16 Desa.  Tinggal 7 desa yang belum mengajukan,” jelas Wondo.

Ditambahkan, dari biaya pilkades itu diserahkan kepada desa masing-masing tentang perincian penggunaan dananya. Setelah itu dikirim ke kabupaten dan dilakukan koreksi, dan bila sudah sesuai dan cukup dilakukan pencairan. “Calon kepala desa tidak dipungut biaya sama sekali,” pungkasnya. (warok)