Audiensi PKL di Rumah Dinas Bupati Ponorogo Masih Alot

PONOROGO (kotareyognews.net) - Kebijakan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) tampaknya masih menjadi permasalahan yang belum ada titik temu. Penarikan deadline mulai melunak usai mendapatkan protes dan aksi demo dari PKL yang menolak kebijakan tersebut.

Tawaran deadline pertama yang dijadwalkan berlangsung pada, Jumat (18/11/2016) ini nampaknya tak begitu mendapat respon positif dari kalangan PKL yang ada di jalan Protokol di Kabupaten Ponorogo. Hal ini terbukti dengan dilakukan penataan stand PKL di Jl Baru Suromenggolo, hanya sepagian kecil dari para pegadang yang telah siap dan bersedia pada Jumat pagi. Mereka rata-rata tidak merespon dan ogah direlokasi ketempat tersebu.

Kurang respon para PKL terhadap deadline relokasi ini menjadikan pemkab Ponorogo (Bupati Ipong) menggelar kembali audensi pada Jumat sore di rumah dinas Bupati (pringgitan), audensi antara perwakilan PKL, pemkab, dan komisi B DPRD Ponorogo berlangsung cukup serius.

Bupati Ipong dihadapan perwakilan PKL yang jumlahnya sekitar 20 orang tersebut mengungkapkan, bahwa saat ini pemkab ingin mendengarkan banyak masukan terkait kebijakan relokasi tersebut.

"Rencana Relokasi disambut demo dengan berbagai poster yang menghujat saya habis-habisan. Tidak apa itu untuk koreksi bagi saya,” kata Ipong mengawali sambutannya.

Saat ini, pihaknya terus melakukan evaluasi dan sedang merumuskan langkah yang tepat untuk penataan PKL tanpa ada pihak yang dirugikan, baik bagi PKL maupun estetika keindahan dan kebersihan tata kelola kota.

“Hari ini intinya saya ingin mendengarkan masukan dan unek-unek dari para PKL. Tahun 2017 akan kita lakukan pemantapan,” tegas Ipong.

Sementara itu, Sutrisno Ketua PKL merespon positif melunaknya sikap pemkab masih akan terus mengevaluasi rencana relokasi dengan lebih cermat. Saat audensi, Sutrisno kembali menegaskan bahwa PKL tidak mau direlokasi. Diantara alasannya yakni keyakinan terkait akan menurunya pendapatan para PKL.

“Kami tidak mau kembali dari nol lagi. Padahal kebutuhan keluarga kami terus meningkat. Intinya kami bersedia ditata dan dirapikan, tapi jangan direlokasi.” kata Sutrisno. (warok)