Peringati Hari Anti Korupsi, Pemkab Ponorogo Buka Klinik Hukum

PONOROGO (kotareyognews.net) – Sebagai  langkah  dalam mengantisipasi banyaknya kasus hukum yang menjerat para pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, Bupati Ipong Muchlissoni akan mendirikan klinik pengaduan. Klinik pengaduan terdebut disiapkan sebagai upaya menerima pengaduan masyarakat maupun pejabat agar kedepan tidak ada lagi kasus hukum yang menjerat para pejabat dan masyarakat. Hal ini dikatakan Ipong dihadapan para pejabat dilingkup pemkab Ponorogo dalam acara memperingati hari anti korupsi di Pringgitan, Jum’at (9/12) lalu.

“Klinik hukum atau pos hukum terpadu (poskumdu) akan dilaksanakan dan dibuka disetiap Kecamatan,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, kedepan disetiap Kecamatan akan terbentuk poskumdu, dimana akan ditempatkan satu orang khusus menerima pengaduan dan konsultasi dari masyarakat Ponorogo.

“Itu nanti bisa dari aparat, masyarakat di Ponorogo. Misalnya, ada kepala desa yang masih ragu terhadap pelaksanaan APBDes, atau cara penyusunan APBDes maka kepala Desa itu bisa berkonsultasi pada poskumdu di Kecamatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati yang mempunyai slogan emoh korupsi, emoh ngapusi itu menambahkan jika petugas di poskumdu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka akan dicatat dan dijawab pada hari berikutnya.

Karena kejaksaan negeri secara periodic akan berkeliling di Kecamatan. Dan itu nanti nanti akan terhubung dengan sintem, dimana pusat dari system itu nanti pusatnya di kejaksaan Ponorogo.

“Kerjasama dengan kejaksaan ini sudah kita lakukan. Insyaaloh bulan Januari 2017 sudah bisa dilaksanakan,” paparnya.

Dikatakan, pelayanan klinik hukum itu nanti diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberi informasi, konsultasi, advis hukum atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Semua pengaduan bisa datang langsung ke Kecamatan setempat, atau  bisa melalui hand phone,  cukup lewat SMS. “Bagi para pejabat pejabat kepala dinas juga diminta jangan segan-segan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan, terkait dengan pencairan anggaran Negara,”pungkasnya. (warok)